Pulang Pisau - Jumat, 20 Agustus 2021 Humas Pengadilan Negeri Pulang Pisau Bapak Herjanriasto Bekti Nugroho, S.H mewakili Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Data Terkait Penetapan Rutan Kuala Kapuas Kelas II B sebagai UPT Pelaksana SPPT-TI Tahun 2021. Rapat Koordinasi dilaksanakan di Kantor Rutan Kelas II B Kualas Kapuas pada pukul 09.00 WIB dengan dihadiri oleh Perwakilan dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau serta Kepala Rutan Kelas II B Kualas Kapuas.

Rapat Koordinasi tersebut dilaksanakan untuk melaksanakan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dalam bidang penegakan hukum melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPTT-TI) dan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, dengan Kepolisian Negara RI, dengan Kejaksaan RI, dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembanguan Nasional, dengan Lembaga Sandi Negara Nomor M.HH-03.HM.05.02 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sistem Data Base Penangana Perkara Tindak Pidana secara Terpadu Berbasis Tekonologi Informasi, dan agenda rapat yang dilaksanakan membahas mengenai penjelasan fitur dan mekanisme pertukaran data SPPT-TI antar Penegak Hukum di Kabupaten Pulang Pisau. Perwakilan Rutan Kelas II B Kualas Kapuas menjelaskan mengenai kinerja penginputan, verifikasi, dan update data pada aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

Humas Pengadilan Negeri Pulang Pisau Bapak Herjanriasto Bekti Nugroho, S.H. berharap dengan adanya rapat koordinasi SPPT-TI antar Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Pulang, mekanisme penginputan data dan pertukaran data baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan rutan dapat berjalan dengan baik dan adanya rapat koordinasi tersebut sangat baik untuk diselenggrakan karena setiap instansi dapat mengemukakan kendala atau hambatan yang ditemui dalam proses pertukaran data SPPT-TI sehingga dapat segera ditangani dan ditindaklanjuti hingga akhirnya proses pertukaran data SPPT-TI dapat dilakukan dengan baik.