Pulang Pisau - Jumat, 15 Oktober 2021 Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H. M.H. menghadiri FGD KOMNAS Perempuan Mengenai Kajian Hukum Yang Hidup Masyarakat Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN). Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel M Bahalap Kota Palangka Raya.  Selain Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau acara tersebut juga dihadiri oleh instansi lain seperti Polda Kalteng, Perwakilan Polres di Wilayah Kalimantan Tengah, Perwakilan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Palangka Raya, Pengadilan negeri Kuala Kapuas, Universitas Palangka Raya, IAIN Palangka Raya, Peradi, dan berbagai organisasi Wanita di Palangka Raya.

FGD tersebut diselenggarakan dalam rangka pemetaan kebutuhan untuk memperkaya rekomendasi Komnas Perempuan dalam mendukung pemerintah dalam merumuskan substansi kebijakan yang mencegah diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan khususnya perempuan, Komnas Perempuan menyelenggarakan FGD tersebut untuk menelusuri keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dan kaitannya dengan hak perempuan korban yang akan diatur dalam RUU Hukum Pidana. Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan pertimbangan tentang pentingnya memperhitungkan pengalaman masyarakat khususnya pengalaman kelompok rentan termasuk perempuan akibat penegakan hukum yang hidup dalam masyarakat (termasuk hukum adat) yang berdampak pada kualitas hidup mereka dan juga dalam konteks penyelesaian konflik di masyarakat. Sehingga penyelenggaraan FGD mengenai “FGD RKUHP Hukum Yang Hidup di Masyarakat di Kalimantan Tengah” dilakukan dalam rangka memperoleh masukan dari sejumlah pemangku kepentingan terkait diantaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparat Penegak Hukum, Akademisi, Ahli, dan Jaringan Masyarakat Sipil Hukum Adat Kalimantan Tengah mengenai menelusuri keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dan kaitannya dengan hak perempuan korban.

Dengan adanya FGD tersebut Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau menyampaikan bahwa Hasil FGD yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi masukan terhadap rencana pengaturan Rancangan KUHP yang mengakomodir pemberlakuan ketentuan living law Hukum Yang Hidup Masyarakat baik pengaturan, sanksi, maupun mekanisme penyelesaian penegakan hukum acara pidana.