Pulang Pisau - Kamis, 11 November 2021 Pengadilan Negeri Pulang Pisau mengikuti Sosialisasi Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sosialisasi diikuti oleh Ketua, Para Hakim, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Negeri Pulang Pisau secara daring melalui zoom meeting. Sosialiasasi tersebut dilaksanakan dalam rangka evaluasi menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilaia Nasional (TPN).

Sosialisasi dibuka oleh Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Bapak Dwiarso Budi Santiarto, dalam sambutan pembuka Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung menyampaikan bahwa berkenaan dengan upaya peningkatan Kualitas Pelayanan Peradilan dan Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta untuk memastikan proses penilaian mandiri dan reviu atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Badan Pengawasan Mahkamah Agung menyelenggarakan Sosialisasi Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM bagi unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat menuju WBK dan WBBM pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi TPI, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung memberikan saran perbaikan kepada Unit Kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat menuju WBK dan WBBM tahun 2021 serta unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung untuk:

1.    Tetap melakukan Internalisasi Program Prioritas Pembangunan ZI dan Komitmen Bersama seluruh pihak (aparatur peradilan) dalam program pembangunan ZI melalui pendekatan program per area pembangunan, atau pendekatan program ZI melalui beberapa program prioritas seperti program anti korupsi, program anti gratifikasi, program peningkatan kualitas layanan, program penegakan integritas, dan sebagainya;

2.    Menjelaskan Public Campaign Pembangunan Zona Integritas beserta program prioritasnya kepada stakeholder;

3.    Memastikan setiap kegiatan dilakukan secara bertahap dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;

4.    Dokumentasikan setiap aktivitas dalam pembangunan ZI dan optimalkan saluran komunikasi yang dibangun antara unit kerja dan para pemangku kepentingan atas capaian dalam ZI;

5.    Jelaskan latar belakang adanya inovasi dan pastikan setiap inovasi menyentuh pada Kebutuhan dan/atau Permasalahan Stakeholder dalam dimensi Peningkatan Layanan, Penegakan Integritas dan Pencapaian Target Kinerja. Bagaimana pola pelibatan stakeholder dalam membangun inovasi;

6.    Jelaskan, ketika inovasi diimplementasikan, unit kerja melakukan analisis atas respon dan penggunaan inovasi tersebut, terutama memastikan dampak inovasi telah dapat menjawab kebutuhan/permasalahan stakeholder atau tidak; dan

7.    Pastikan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah dilakukan secara berkala dan pastikan unit kerja telah menidaklanjuti atas hasil survei tesebut.

Setelah Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung membuka acara sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan mengenai Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM oleh Narasumber dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung menjelaskan mengenai mekanisme/metode penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan RB dan mejelaskan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dan hal yang perlu  diperhatikan oleh setiap satker untuk menghadapi penilain Tim Penilai Nasional (TPN). Setelah Narasumber memaparkan materi sosialisasinya, dilanjutkan dengan tanya jawab oleh Satuan Kerja kepada Narasumber.

Pembina Pembangunan Zona Intergritas Pengadilan Negeri Pulang Pisau sekaligus Ketua Pengdilan Negeri Pulang Pisau Dr.Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. menyampaikan bahwa dengan diadakannya Sosialisasi Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Satuan Kerja dalam hal ini Pengadilan Negeri Pulang Pisau dapat bersiap menyiapkan segala keperluan pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai Nasional dala hal ini Pengadilan Negeri Pulang Pisau akan melaksana saran yang telah disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Bapak Dwiarso Budi Santiarto seperti melakukan monitoring dan evaaluasi setiap kegiatan pembagunan zona integritas di pengadilan Negeri Pulang Pisau, memastikan pelaksanaan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan secara berkala menidaklanjuti atas hasil survei tesebut, melakukan public campaign, dan sebagainya. “Kami berharap Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapatkan Predikat sebagai Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2021, “Bersama Kita Bisa” tutur Beliau setelah mengikuti Sosialisasi.