Pulang Pisau - Selasa, 9 November 2021 dilaksanakan  Monitoring dan Evaluasi Kinerja Posbakum Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2021 di ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H., Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum Ismatul Lu’lu, S.H., Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Hukum Lelo Herawan, S.H., dan Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kartika, S.H. dan Ismail, S.H.

Kegiatan dimulai Pukul 10.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Ibu Dr.Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. Dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Posbakum Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2021 Dr.Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. menyampaikan monitoring dan evaluasi atas kinerja Posbakum dalam pelaksanaan sidang pidana secara online, Kedisiplinan kehadiran Pengacara Pobakum, dan menyampaikan kendala dalam pelayanan Posbakum. Selanjutnya Ibu Kartika, S.H. perwakilan dari Posbakum Pengadilan Negeri Pulang Pisau diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala dan solusi atas kinerja Posbakum terkait dengan teknis persidangan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Posbakum Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2021dilaksanakan dalam rangka melakukan untuk meningkatkan perbaikan pelayanan posbakum di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Sebagaimana diketahui bahwa Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Layanan Posbakum merupakan pelayanan yang sangat penting di Pengadilan, karena pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam UUD 1945, selanjutnya Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 pasal 68 B dan 69 C, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Selanjutnya untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu, maka Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan yang berada dibawahnya bermaksud menyelenggarakan kegiatan Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Oleh karena itu layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Pulang Pisau harus selalu ditingkatkan salah satunya dengan melakukan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Posbakum secara rutin.