Sosialisasi Pengenalan SPPT-TI, Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan, Sosialisasi Pengedalian Gratifikasi, dan Sosialisasi SPIP pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Pulang Pisau - Jumat, 16 Juli 2021 dilaksanakan Sosialisasi Pengenalan SPPT-TI, Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan, Sosialisasi Pengedalian Gratifikasi, dan Sosialisasi SPIP pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Ibu Dian Nur Pratiwi, S.H.,M.H.Li yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting yang diikuti oleh Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Kasub Bagian, Para Panitera Muda, PNS, CPNS, dan PPNPN Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Kegiatan Sosialisasi dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

-      Sosialisasi Pengenalan SPPT-TI;

-      Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan

-      Sosialisasi Pengedalian Gratifikasi; dan

-      Sosialisasi SPIP

Adapun Rangkuman Sosialisasi adalah sebagai berikut:

1.    Sosialisasi Pengenalan SPPT-TI

-      SPPT-TI adalah sistem pertukaran data perkara pidana secara elektronik diantara 4 lembaga penegak hukum (Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Ditjen PAS Kemenkumham RI). Pengembangan SPPT-TI juga melibatkan Bappenas RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemkominfo RI) dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara).

-      Walaupun bukan Pengadilan Pilot Project SPPT-TI sebagaimana tercantum dalam Surat Dirjen Badilum Nomor 55/DJU/HK.00.1/1/2019 tanggal 15 Januari 2019 semua Pengadilan Negeri harus memahami SPPT-TI ini;

-      Bahwa SPPT-TI merupakan satu kesatuan rangkaian dari sistem manajemen perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan atau penetapan yang melibatkan komponen peradilan pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas dengan memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam penegakan hukum

-      Yang perlu diketahui bagi SATKER Di Lingkungan Peradilan Umum yaitu:

-      Bahwa SPPT –TI ini bukan menggantikan sistem yang ada saat ini di lingkungan MA (seperti direktori putusan, SIMARI, SIPP, dll)

-      Yang perlu dilakukan oleh satker pengadilan, adalah kedisiplinan melakukan input data di sipp.

-      Pengelolaan pusat data (puskarda) ada di Kemenkopolhukam

-      Jaminan kerahasiaan, menjadi tanggung jawab BSSN.

-      SPPT-TI ini akan mengintegrasikan data- data yang ada di masing- masing K/L terkait, sehingga diperoleh data yang berkualitas, dimulai dari proses di penyelidikan hingga pelaksanaan eksekusi untuk transparansi dan akuntabilitasnya DAN Pertukaran data hanya dilakukan pada tingkat pusat.

-      Terkait kebutuhan data di SPPT-TI, telah ada petunjuk dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum), melalui surat no. 55/DJU/HK.00.1/1/2019 tertanggal 15 Januari 2019 tentang Target SPPT-TI tahun 2019-2020, disertai lampiran petunjuk isian wajib pada SIPP yaitu Nomor dakwaan dan pasal dlm dakwaan, Nomor pelimpahan perkara dari kejaksaan, Penetapan Majelis Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Amar Putusan, dan Softcopy / E-doc Putusan Akhir.

2.    Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentngan Lingkup Pengadilan Negeri Pulang Pisau

-      Dasar Pedoman yaitu SK SEKMA NO. 59A/Sek/SK/11/2014 Tentang  Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Peradilan Dibawahnya.

-      Benturan Kepentingan merupakan Situasi dimana pejabat/pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukannya atau jabatannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

-      Penanganan benturan kepentingan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kepentingan pribadi / kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dgn penggunaan anggaran dan/atau sumber daya organisasi lainnya.

-      Bentuk-bentuk benturan kepentingan:

-      Situasi yang menyebabkan:

·         Seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/hadiah atas suatu keputusan/jabatan

·         Penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/gol

·         Rahasia jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/gol

·         Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa sesuai prosedur

·         Proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi

·         Kesempatan penyalahgunaan jabatan/wewenang

·         Menggunakan diskresi dengan menyalahgunakan wewenang

·         perangkapan jabatan di beberapa instansi

·         pemberian akses khusus kepada pihak tertentu

-      Penyebab benturan kepantingan antara lain: penyalahgunaan wewenang, perangkapan jabatan, hubungan afiliasi, gratifikasi, dan kelemahan sistem organisasi.

-      Rencana Kerja Penanganan Benturan Kepentingan:

-      menyusun SK Tim;

-      menyusun kebijakan penanganan bentura kepentingan (SOP);

-      mengidentifikasi situasi benturan kepentingan; dan

-      menyusunn Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan.

3.    Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

-      Dasar Hukum:

-      UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-      SK KABAWAS Nomor 28/BP/SK/III/2021 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada MA dan Badan Peradilan di bawahnya

-      Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang meliputi: uang/setara uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, perjalan wisata, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, fasilitas lain yang diterima di dalam/luar negeri dan dilakukan dengan ataupun tanpa menggunakan sacara elektronik.

-      Gratifikasi yang wajib dilaporkan meliputi:

1.    Penerimaan dalam bentuk apa pun.

2.    Diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan Pegawai.

3.    Bertentangan dengan kewajiban/tugas Pegawai.

Contohnya:

·         Pemberian uang dan atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas padavoucher dan cek) , barang, fasilitas dan atau akomodasi yang diterima Hakim dan Aparatur yang diberikan sebagai ucapan terima kasih terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Hakim dan Aparatur.

·         Pemberian dalam bentuk uang dan atau setara uang, barang, fasilitas,atau akomodasi yang diterima Hakim dan Aparatur dari pegawai instansi lain, mitra kerja dan atau pihak ketiga termasuk tidak terbatas dari notaris perusahaan asuransi, bank, biro perjalanan, maskapai penerbangan, dan/atau perusahaan/kantor konsultan, atas kerja sama/perjanjian Kerjasama yang sedang berlangsung.

·         Pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, pemberian hiburan, paket wisata, fasilitas biaya pengobtaan gratis, voucher dalam bentuk uang dan atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Hakim dan Aparatur

-      Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan mempunyai karakteristik:

1.    Berlaku umum:

Suatu kondisi penerimaan yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan/nilai, untuk semua peserta & memenuhi prinsip kewajaran/kepatutan.

2.    Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.    Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramahtamahan & penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar.

4.    Merupakan bentuk penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan & norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

-      Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Pegawai melaporkan gratifikasi apabila telah menolak, menerima, dan/atau memberikan gratifikasi melalui:

1. KPK

- www.kpk.go.id/gratifikasi

     - https://gol.kpk.go.id/

pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

2. UNIT SATUAN KERJA

3. EMAIL BAWAS

Dengan laporan minimal memuat:

a.    Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat lengkap, jabatan, unit kerja, alamat email dan/atau nomor telepon.

b.    Bentuk dan jenis praktik gratifikasi, yaitu penolakan penerimaan dsb.

c.    Spesifikasi wujud dari benda gratifikasi.

d.    Waktu dan/atau rentang waktu & lokasi dilakukannya gratifikasi.

e.