Pulang Pisau - Kamis, 16 September 2021 Dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau mengenai Layanan Konseling dan Pendampingan Dalam Eksekusi Putusan Sengketa Anak dan Pendampingan Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Pulang Pisau.  

Dalam perjanjian kerjasama tersebut Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. mewakili Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan dr. Bawa Budi Raharja, M.M. mewakili Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Pulang Pisau melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dalam bidang perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di wilayah yurisdiksi Kabupaten Pulang Pisau.

Dalam Sambutannya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dr. Bawa Budi Raharja, M.M mengatakan: “Alhamdulillah hari ini dilaksanakannya MoU dengan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dimana kami telah bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di wilayah yurisdiksi Kabupaten Pulang Pisau, dan kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan mediasi/pendampingan bagi  perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, memberikan konseling bagi anak maupun orang tua yang akan meminta dispensasi dan pendampingan dalam pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi) terkait sengketa anak”.

Dengan adanya kerjasama antara Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam sambutannya berharap kedepannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau dengan Pengadilan Negeri Pulang Pisau agar selalu bersinergi dalam Pelayanan Hukum kepada Masyarakat terkait dengan upaya untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak dengan memberikan konseling bagi anak maupun orang tua yang akan meminta dispensasi kawin di Kabupaten Pulang Pisau dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai bahan pertimbangan bagi hakim di Pengadilan Negeri  Pulang Pisau dan upaya untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi) terkait sengketa anak agar eksekusi tidak mendapat hambatan dan tidak menimbulkan trauma  bagi anak yang akan di eksekusi.