Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II

HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Bersih, Adil, Harmonis, Akuntabel, Loyal, Adaptif, Professional

Berita

Konsolidasi dengan Kepala BPN Pulang Pisau. Terkait persoalan hukum tanah bekas transmigrasi di Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Konsolidasi dengan Kepala BPN Pulang Pisau. Terkait persoalan hukum tanah bekas transmigrasi di Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Administrator | Jumat, 19 Juli 2024 - 09:45:43 WIB | dibaca: 2 pembaca

Selasa, 16 Juli 2024 .

 Dalam rangka mempererat dan memperkuat hubungan antar Lembaga, Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau dengan Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Bapak Mohamad Zakiuddin, S.H., Wakil Ketua, Ibu Kurnia Fitrianingsih S.H. dan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Ibu Ruspeliati S.H.

Melakukan konsolidasi dengan Kepala BPN Pulang Pisau, Ibu Febe Shirley Rondonuwu, S.H. Terkait persoalan hukum tanah bekas transmigrasi di Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Pada kesempatan tersebut Ketua PN juga menyampaikan kepada Kepala BPN bahwa PN Pulang Pisau memiliki program Layanan hukum pembebasan biaya perkara bagi masyarakat kurang mampu yang hendak mengajukan gugatan untuk mendapatkan putusan pengadilan sebagai persyaratan balik nama sertifikat namun terkendala biaya.





 



DIREKTORI PUTUSAN PN Kuala Kapuas



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas terus berupaya untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Disamping itu, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi melalui prosedur pelayanan informasi

Selengkapnya

Bagaimana cara melapor atau mengadu?

Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum, atau untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya

Selengkapnya

Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Layanan Hukum

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Urnum

Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas


Gallery Video - Penyelesaian Gugatan Sederhana



Gallery Video - Mengenal E-Court



Video Profil


Profil Pembangunan ZI